visfmbanyuwangi.com – Kabupaten Banyuwangi menyabet penghargaan E-Purchasing Awards 2023 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi meraih peringkat kedua kabupaten/kota se-Jatim dengan transaksi terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog lokal, dengan total transaksi sebesar Rp. 127,96 miliar.
E-Purchasing Awards diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Dwi Yanto, yang mewakili Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Surabaya, Senin (29/5/2023).
“Kami terus mendorong pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal. Selain bakal lebih mudah, cepat, transparan, serta akuntabel, pengadaan elektronik adalah bentuk komitmen sekaligus penguatan untuk memaksimalkan pengadaan barang dan jasa produk-produk UMKM serta mendorong serapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” jelas Bupati Ipuk.
“Kami terus berkomitmen memanfaatkan e-katalog lokal untuk memberdayakan UMKM naik kelas dan berdaya saing. Harapannya ini bisa mengembangkan usaha kecil menjadi menengah, hingga besar,” paparnya.
Pemkab terus meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini, total sudah ada 700 UMKM yang mendaftar di e-katalog, yang mayoritas adalah UMKM lokal. Mulai dari kuliner, suvenir, alat tulis kantor, aspal, jasa servis kendaraan, dan sebagainya.
“Dengan masuknya UMKM lokal dalam e-katalog, semoga penetrasi produk UMKM semakin meluas dan terserap market lebih besar,” tutur bupati perempuan tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dwi Yanto menambahkan Banyuwangi diapresiasi Pemprov Jatim lantaran mampu mencapai realisasi transaksi e-katalog hingga Rp. 127,96 miliar dalam pengadaan barang/jasa di tahun 2022.
“Menurut data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tahun 2022 lalu tercatat prosentase transaksi pengadaan barang/jasa Banyuwangi lewat e-katalog tertinggi di Indonesia dilihat dari perbandingan besaran APBD-nya,” kata Dwi.
“Tahun ini, pemkab juga terus menggenjot transaksinya, serta didorong lebih banyak UMKM untuk ikut masuk e-katalog lokal,” imbuhnya.
Berdasarkan data e-purchasing se-Provinsi Jatim hingga 22 Mei 2023, realisasi transaksi Banyuwangi telah mencapai 285,74 miliar. Nilai ini meningkat dari tahun lalu.
Dwi mengaku, pemkab terus mendorong OPD menggunakan produk dalam negeri, terlebih produk lokal Banyuwangi. Bahkan pihaknya juga mengimbau, kalau OPD berkegiatan di suatu kecamatan, maka pesanannya menggunakan UMKM setempat.
“Untuk mengoptimalkan upaya tersebut, kami melakukan sejumlah pendampingan kepada pelaku usaha kecil. Pelatihan juga digeber untuk meningkatkan kualitas produk UMKM,” ujar Dwi.
Bahkan kata Dwi, setiap kegiatan Bupati Ngantor di Desa dibuka gerai pengurusan perijinan untuk usaha-usaha mikro. Selain itu juga ada pendampingan untuk pendaftaran e-katalog.