visfmbanyuwangi.com – Pemkab Banyuwangi memberikan premi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 11.498 kader posyandu se-Banyuwangi yang terlibat dalam penanganan stunting. Mereka dilibatkan untuk memantau perkembangan tumbuh kembang bayi dan ibu hamil.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyerahkan secara simbolis premi tersebut ke sejumlah kader dalam acara “Rapat Koordinasi Penurunan Stunting”, Rabu (18/1/2023).
“Ini apresiasi kepada para kader yang terus dan akan mendampingi para balita dan ibu hamil. Kami berharap, para kader posyandu akan lebih terpacu bersama pemkab didalam melakukan penanganan agar Banyuwangi bisa segera zero stunting,”ujar Bupati Ipuk.
Sebanyak 11.498 kader posyandu dari 2.310 posyandu di Banyuwangi dilibatkan oleh pemkab untuk memantau tumbuh kembang bayi dan kondisi ibu hamil yang ada di wilayahnya. Mereka diberikan kewajiban melakukan pemantauan secara intensif khususnya kepada bayi stunting dan ibu hamil yang memiliki resiko tinggi.
“Tidak hanya kader posyandu, kami juga dibantu kader dasawisma dalam melakukan pemantauan. Mereka juga telah terbiasa aktif melakukan pendataan kondisi sosial, ekonomi dan kesehatan rumah tangga yang ada di wilayahnya. Mereka yang akan bertanggungjawab melakukan pendataan secara real time lewat aplikasi Banyuwangi Tanggap Stunting,” paparnya.
Bupati Ipuk mengajak semua untuk bersama-sama bergandengan tangan menangani stunting, baik secara preventif maupun penanganan langsung.
“Terima kasih kepada kader yang terus kerja membangun Banyurangi di sektor kesehatan,” ungkapnya.
Pemkab Banyuwangi juga telah mengalokasikan anggaran Rp 7 miliar untuk percepatan penurunan stunting tahun 2023. Anggaran tersebut dialokasikan ke 25 Kecamatan secara proporsional untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi (bumil risti) dan bayi di bawah dua tahun atau baduta.
Dalam pelaksanaannya, di setiap kecamatan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Camat bersama Kepala Puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan, dan elemen kader.
Kecamatan bekerjasama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) untuk menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging kepada bayi dan bumil risti.
Bupati Ipuk menyampaikan bahwa khusus kader posyandu dilibatkan untuk monev intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Mereka akan mendampingi dan memastikan PMT yang diberikan pemkab benar-benar dikonsumsi oleh bumil risti dan baduta yang rentan mengalami stunting.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk juga meminta para camat untuk mengkoordinasikan seluruh stakeholder di wilayahnya untuk percepatan penanganan stunting.
“Selain kader, warung, maupun penjual sayur keliling, saya minta untuk melibatkan duta sekolah guna mencegah terjadinya pernikahan dini. Ingat, stunting juga bisa disebabkan oleh faktor pernikahan dini,” tutur Bupati Ipuk.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat menyebutkan berdasar data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi angka stunting pada tahun 2022 sebanyak 2.704 jiwa. Jumlah tersebut jauh menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 4.371 jiwa. Terjadi penurunan secara signifikan hampir kurang lebih 50 persen.
“Dari jumlah 2.704 jiwa itu terdapat jumlah sasaran prioritas yakni 1.296 jiwa, terdiri dari 792 bayi stunting di bawah 2 tahun dari keluarga miskin (0-2) stunting. Selain itu terdapat sekitar 504 bumil risti dari keluarga miskin. Setiap hari mereka mendapat alokasi Rp 15 ribu atau Rp 450 ribu sebulan selama setahun untuk menambah asupan nutrisi mereka,” pungkas Amir.