visfmbanyuwangi.com – Pada 2023 ini, Pemkab Banyuwangi mengalokasikan Rp 7 miliar untuk mempercepat penurunan stunting. Ini merupakan upaya dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam mengebut penurunan stunting atau balita dengan permasalahan tumbuh kembang.
Bupati perempuan tersebut menyatakan bahwa soal stunting menjadi salah satu prioritas pemkab tahun ini.
“Kita sudah menghitung, anggaran yang disiapkan Rp7 miliar, untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun atau baduta,” ujar Bupati Ipuk.
“Anggaran tersebut dialokasikan ke 25 Kecamatan secara proporsional. Nantinya kecamatan bekerjasama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) untuk menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging kepada bayi dan bumil risti. Warung dan mlijoan nantinya akan dibayar oleh tim untuk proses penyalurannya,” papar Bupati Ipuk.
Sehingga menurutnya, dengan program ini, selain bayi dan ibu hamil mendapat tambahan asupan nutrisi, warung-warung dan mlijoan juga mendapat manfaat.
“Ini juga upaya untuk meningkatkan ekonomi arus bawah. Selain itu, dengan menggandeng para pedagang sayur keliling di kampung-kampung juga memudahkan untuk memantau perkembangan bayi dan ibu hamil,” imbuhnya.
Bupati Ipuk mengaku, biasanya pedagang sayur keliling ini mendapat banyak informasi dari masyarakat. Apabila menemukan bayi stunting dan ibu hamil berisiko tinggi, mereka bisa segera melaporkan.
Dalam penanganan stunting, Banyuwangi telah mengidentifikasi data by name, by address, berikut faktor resikonya.
Menurut data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi, angka stunting pada tahun 2022 sebanyak 2.704 jiwa. Jumlah tersebut jauh menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 4.371 jiwa. Terjadi penurunan secara signifikan hampir kurang lebih 50 persen.
Sementara, dari jumlah 2.704 jiwa tersebut terdapat jumlah sasaran prioritas yakni 1296 jiwa, terdiri dari 792 bayi stunting di bawah 2 tahun dari keluarga miskin (0-2) stunting. Selain itu terdapat sekitar 504 bumil risti dari keluarga miskin.
“Setiap hari nantinya 792 bayi stunting dan 504 bumil risti dari keluarga miskin akan mendapat alokasi Rp 15 ribu atau Rp 450 ribu sebulan selama setahun untuk menambah asupan nutrisi mereka,” tutur Bupati Ipuk.
Ditambahkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Amir Hidayat, untuk penanganan stunting di setiap kecamatan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Camat bersama Kepala Puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan, dan elemen kader lainnya.
“Tim ini bertugas melakukan monev dan input data secara realtime,” pungkas Amir.