visfmbanyuwangi.com – Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, bertemu dengan ratusan tenaga kesehatan se-Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi.
Dalam pertemuan itu, Menkes Budi membahas transformasi sistem kesehatan Indonesia. Dengan dihadiri para tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, bidan, hingga apoteker. Termasuk juga pengelola penyedia layanan kesehatan hingga organisasi profesi di bidang kesehatan.
Hadir pula Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Menkes Budi menjelaskan, pandemi Covid memaksa semua untuk melakukan reformasi di segala bidang termasuk kesehatan.
“Sesuai arahan presiden, dibutuhkan transformasi kesehatan yang mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan,” kata Menkes.
“Transformasi kesehatan, meliputi transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan teknologi kesehatan,” imbuhnya.
Menkes mengaku diperlukan empat hal yang perlu dilakukan untuk menyukseskan program transformasi kesehatan. Salah satu programnya adalah mengintegrasikan aplikasi kesehatan yang terlalu banyak menjadi satu, sehingga akan ada interkoneksi data kesehatan pada pasien jika ingin berobat dari rumah sakit satu ke yang lain.
“Dengan penyederhanaan ini, tenaga kesehatan tak lagi disibukkan dengan banyaknya aplikasi,” ungkapnya.
Menkes mengatakan, dalam aplikasi yang terkoneksi tersebut, bisa dilihat beban penyakit secara nasional, termasuk di Banyuwangi. Mulai dari data bulan imunisasi anak (Bian), Penyakit Tidak Menular (PTM), obesitas, hingga stunting. Dengan data ini, Kemenkes bisa menentukan prioritas dan strategi penanganan kesehatan di daerah.
“Selanjutnya mengubah sistem perilaku kesehatan sebagai bentuk promosi kesehatan. Promosi kesehatan akan dilakukan secara menyeluruh dan mudah,” kata Menkes.
Dalam kesempatan ini, Menkes Budi juga membahas masalah pendidikan dokter spesialis.
“Sampai saat ini Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Berdasarkan aturan, satu rumah sakit daerah wajib memiliki minimal tujuh dokter spesialis. Tapi hal itu sulit karena Indonesia kekurangan dokter spesialis,” jelas Menkes.
Karena itulah kata Menkes Budi, pihaknya tengah mengatur untuk mempermudah dokter melanjutkan spesialis. Selama ini pendidikan dokter spesialis itu sulit dan mahal.
“Kami merancang pendidikan dokter bisa dilakukan di rumah sakit, tidak hanya di fakultas kedokteran. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah dokter melanjutkan pendidikan spesialis dengan mudah dan murah,” papar Menkes.
Transformasi lainnya adalah dengan melakukan intervensi terhadap faktor determinan kesehatan yang dirumuskan paling utama adalah akses layanan kesehatan, faktor perilaku, dan lingkungan.
Dan keempat, menerapkan pendekatan kesehatan pada semua kebijakan dalam penyusunan regulasi.
“Semoga seluruh partisipasi para tenaga kesehatan dan daerah untuk menyukseskan program ini,” harapnya.
Sementara, Bupati Ipuk mengaku siap mendukung program transformasi kesehatan oleh Kemenkes.
“Kami di Banyuwangi siap mendukung program transformasi pak menteri. Kami juga siap berkolaborasi dengan Kemenkes RI untuk mewujudkan transformasi kesehatan,” ungkap Bupati Ipuk.