visfmbanyuwangi.com – Warga Banyuwangi yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan masih rendah. Hingga tahun 2023 ini, jumlahnya baru mencapai 69,12 persen. Angka ini menempatkan posisi Banyuwangi terendah keempat di Jawa Timur.
Dari data yang ada, jumlah peserta BPJS Kesehatan di Banyuwangi baru mencapai sekitar 800.000 orang. Padahal, jumlah penduduk di Banyuwangi sebanyak 1,7 juta jiwa. Dari peserta yang telah terdaftar justru didominasi warga kurang mampu yang dibayari pemerintah pusat dan daerah.
Relationship Officer Kepesertaan BPJS Cabang Banyuwangi, Catur Yuangga mengatakan, peserta BPJS Kesehatan di Banyuwangi menempati posisi empat terendah di Jatim, setelah Blitar, Tulungagung dan Jember.
“Minimnya kepesertaan ini dipicu banyak hal. Salah satunya, rendahnya kepedulian warga untuk mendaftar. Bahkan, banyak buruh pabrik di Banyuwangi yang belum tersentuh BPJS Kesehatan,” jelas Catur.
“Kami mendapati pabrik pengalengan ikan di Muncar. Saat ramai, tenaga kerjanya bisa 800 orang. Tetapi, saat sepi hanya tinggal 70 orang. Ini juga jadi kendala,” paparnya.
Catur mengaku, selama ini, peserta BPJS Kesehatan justru banyak yang dibayari pemerintah. Di Banyuwangi, Pemkab menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk membayari BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu. Justru, kepesertaan yang mandiri relatif minim.
“Mereka yang dibayari pemerintah adalah golongan kelas 3. Nilai iurannya sebesar Rp35.000 per bulan. Dana untuk BPJS Kesehatan ini diambilkan dari bagi hasil cukai rokok,” kata Catur.
“Kepesertaan BPJS Kesehatan di Banyuwangi ini juga jauh di bawah cakupan nasional sebesar 90 persen. Tahun ini, secara nasional target kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 98 persen,” imbuhnya.
Catur menyatakan bahwa pihaknya melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak kepesertaan BPJS, terutama jalur mandiri. Selama ini, warga yang terdaftar pada jalur mandiri hanya 210.525 orang. Kepesertaan dari sektor informal juga cukup rendah.
Lebih lanjut Catur mengatakan, dari potensi pertumbuhan sekitar 2000 orang di Banyuwangi, yang mendaftar rata-rata hanya 600 orang per bulan.
“Kami akan terus meningkatkan mutu dan layanan yang mudah, cepat dan setara. Juga aktif berkeliling melakukan sosialisasi ke berbagai elemen. Salah satunya, perangkat desa dan warga terpencil,” pungkasnya.