visfmbanyuwangi.com – Kabupaten Banyuwangi terus mempersiapkan diri sebagai salah satu kandidat Kabupaten Layak Anak (KLA). Berbagai upaya dilakukan, mulai dari menyiapkan regulasi, merancang program hingga menyiapkan anggarannya.
Saat mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, pihaknya berkomitmen penuh untuk menjadikan Banyuwangi sebagai daerah yang aman, nyaman, sehat dan ramah bagi tumbuh kembang anak.
Dalam verifikasi tersebut, Bupati Ipuk memaparkan sejumlah kebijakan yang ditempuh Pemkab Banyuwangi yang bertumpu pada pemenuhan lima klaster hak anak. Mulai dari hak sipil dan kebebasan, hak memperoleh Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak akan kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak akan pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus.
“Masalah anak menjadi salah satu program prioritas yang jadi perhatian utama kami. Berbagai masalah terkait anak yang akhir-akhir ini terjadi, terus kami lakukan penanganan hingga langkah antisipasinya,” papar Bupati Ipuk.
“Salah satunya, kami terus getol melakukan penyuluhan tentang anti bulliying dan kesadaran untuk menghindari tindak kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah-sekolah,” jelasnya.
Bahkan saat melakukan kegiatan Ngantor di Desa, Bupati Ipuk selalu turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi.
“Kami terus lakukan pembinaan secara sistematis dengan melibatkan semua pihak. Mulai dari stakeholder hingga wali murid. Pemkab telah mengajak pihak kepolisian, TNI, kejaksaan, dan para pihak lainnya untuk memerangi dosa pendidikan ini,” imbuh bupati perempuan tersebut.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Banyuwangi, Henik Setyorini menambahkan dalam verifikasi tersebut dipaparkan sejumlah Peraturan Daerah hingga Peraturan Bupati guna mendukung terwujudnya Banyuwangi yang ramah anak. Di antaranya adalah Perda 07 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
“Selain berbagai payung hukum yang telah tersedia, kami juga terus menggenjot berbagai program yang terintegrasi dengan berbagai instansi dan stakeholder yang lain,” ujar Henik.
“Untuk mewujudkan Kabupaten Ramah Anak ini, tak cukup hanya dengan tangan pemerintah, apalagi hanya satu dinas saja. Tetapi, ini harus menjadi tanggung jawab bersama,” tuturnya.
Selain melibatkan stakeholder terkait untuk turut terlibat menangani, lembaga sekolah juga menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penindakannya. Didirikan Pojok Curhat di sekolah-sekolah dan pesantren di Banyuwangi.
Selain itu, kata Henik, Banyuwangi membentuk forum anak di masing-masing kecamatan dan desa. Pihaknya juga melengkapinya dengan Pekan Parenting.
“Dimana, kami menyatukan persepsi antara para guru dengan wali murid untuk bersama-sama memberikan pengasuhan kepada anak didik,” imbuh Henik.
Untuk menjamin pendidikan dasar bagi anak Banywuangi, sejumlah program digeber oleh Dinas Pendidikan. Seperti pemberian uang saku atau bantuan transport bagi pelajar miskin, serta program karitas Siswa Asuh Siswa.
Henik menambahkan, untuk memenuhi hak perlindungan khusus, Pemkab juga menggalakkan Ruang Rindu – ruang untuk berkonsultasi serta penanganan terintegrasi terkait masalah perempuan dan anak.
Tim Verifikasi Lapangan KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, Dr. Hamid Patilima, mengapresiasi yang dilakukan Banyuwangi untuk memenuhi sejumlah kriteria sebagai Kabupaten Layak Anak.
“Ke depannya, kami ingin pastikan Banyuwangi bisa menjadikan mindset ramah anak ini pada pembangunan SDM seluruh masyarakat. Sehingga kita memiliki kesadaran bersama mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak,” pungkas Henik.