visfmbanyuwangi.com – Pemkab Banyuwangi menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelaporan penyelenggaraan pemerintah.
Dalam kegiatan yang di gelar di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan tersebut, dihadiri langsung oleh Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Deddy Winarwan.
LPPD merupakan laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 disebutkan LPPD kabupaten dan kota disampaikan bupati/walikota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam bimtek yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Banyuwangi ini, Deddy mengatakan LPPD jangan hanya dimaknai sebagai laporan rutin tahunan. Tetapi lebih dari itu, sebab LPPD merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
“Jadi, setiap tahun LPPD ini menggambarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerahnya pada masing-masing urusan. Apakah tetap, tinggi, atau turun, itu akan tergambar jelas apalagi berbasis system,” ujar Deddy.
Dalam kesempatan itu, Deddy mengapresiasi Banyuwangi yang berhasil meraih peringkat pertama kinerja pemerintah daerah untuk kategori kabupaten se-Indonesia.
“Penilaian ini berdasarkan LPPD yang diserahkan pemkab kepada pemerintah pusat,” kata Deddy.
“Selamat kepada Banyuwangi yang menjadi juara pertama. Semoga raihan ini menjadi motivasi agar bisa mempertahankan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah sangat baik,” harapnya.
Deddy menambahkan, prestasi Banyuwangi dikarenakan memiliki kinerja baik dalam 32 urusan pemerintah daerah diturunkan ke dalam 126 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Kemendagri RI.
“Kinerja ini tentunya tak luput dari kerja keras para OPD yang secara optimal memanfaatkan kebijakan dan anggaran,” imbuh Deddy.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi sangat konsen terhadap LPPD.
“Saya harap, dengan bimtek ini, penyusunan pelaporan Banyuwangi menjadi semakin baik. Saya minta semua ASN mencatat evaluasi apa saja yang diberikan sehingga bisa langsung dibenahi,” pungkas Bupati Ipuk.