Mendagri Tasbihkan Banyuwangi Sebagai Kabupaten Terbaik Kinerja Pemerintah Daerah
visfmbanyuwangi.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi seiring dengan berbagai inovasi dan pembenahan yang terus dilakukan secara bertahap di daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut.
Dalam upacara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) yang diikuti kepala daerah se-Indonesia, Banyuwangi ditetapkan sebagai peringkat pertama kinerja pemerintah daerah untuk kategori kabupaten.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023) lalu.
Banyuwangi meraih nilai tertinggi dengan 4,083 poin berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) tahun 2022, mengalahkan pemkab se-Indonesia.
Penilaian dilakukan dari ratusan indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik, seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, kinerja tersebut semakin memacu seluruh jajaran untuk memajukan daerah.
“Sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa penghargaan ini bukan sekadar prestasi. Tapi lebih kepada memotivasi kita semua yang ada di Banyuwangi untuk bekerja lebih keras lagi,” ungkap Bupati Ipuk.
Untuk meningkatkan kualitas otonomi daerah sendiri, lanjut Bupati Ipuk, Banyuwangi berfokus pada penuntasan urusan pemerintahan wajib yang didelegasikan kepada daerah. Baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak.
“Saat ini, kami sedang berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan setelah sekitar dua tahun belum optimal tergarap akibat refocusing anggaran Covid-19,” ujarnya.
“Kami targetkan tahun ini dapat memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 550 KM,” kata Bupati Ipuk.
Di tengah banyak tantangan dan keterbatasan, imbuh Bupati Ipuk, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya pembenahan. Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen, merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.
Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi 7,5 persen, ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.
“Pemkab juga terus menurunkan stunting. Saat ini berdasarkan bulan timbang, prevalensi stunting Banyuwangi 3,95%. Angka ini akan terus kami turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi gratis tiap hari kepada hampir 1.300 balita stunting dan ibu hamil berisiko tinggi,” jelas Bupati Ipuk.
Sementara itu, dalam keterangannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemberian penghargaan tersebut untuk memotivasi penerapan otonomi daerah.
“Semoga ini akan dapat memotivasi semangat kami untuk terus melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan otonomi daerah,” ungkap Mantan Kapolri tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah masih belum sempurna. Namun, hal tersebut harus terus diikhtiarkan mencapai hasil terbaik.
“Sejak dimulai pada tahun 1999, Otonomi Daerah ini telah berhasil melakukan sejumlah desentralisasi yang kemudian melahirkan mutiara terpendam para pemimpin bangsa. Sebut saja Bapak Jokowi, yang dari walikota, gubernur dan presiden,” paapar Menteri Tito.
Seiring perkembangan waktu, Menteri Tito juga berharap, penerapan Otonomi Daerah ini dapat mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah bisa berjalan dengan lancar.
