Pemulihan Ekonomi Hingga Penurunan Angka Kemiskinan Jadi Target RPKD Banyuwangi 2024
visfmbanyuwangi.com – Ada sejumlah target makro yang menjadi sasaran dalam pembangunan Banyuwangi untuk tahun 2024.
Hal itu terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, yang dibuka langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan.
Dalam penjelasannya, Bupati Ipuk mengatakan, untuk target pertama adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 4,43 persen (2022) menjadi 4,81 persen (2024).
“Dengan fokus pemulihan ekonomi arus bawah, ekonomi Banyuwangi terus tumbuh di 2022. Ke depan, selain ada program baru, kami juga akan meneruskan program lama yang terbukti efektif meningkatkan ekonomi warga,” ujar Bupati Ipuk.
“Kami targetkan penurunan persentase penduduk miskin dari 7,51 persen (2022) menjadi 7,32 persen (2024). Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan terus kami optimalkan dari 71,94 menjadi 72,59 (2024),” paparnya.
Untuk mencapai target tersebut, Bupati Ipuk menegaskan pembangunan Banyuwangi ke depan fokus pada penguatan ekonomi.
“Ada 11 prioritas pembangunan yang ditetapkan untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga,” tutur Bupati Ipuk.
Sebelas prioritas pembangunan tersebut antara lain, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, kemudahan izin investasi, penguatan infrastruktur distribusi logistik dan layanan dasar, serta penguatan produk industri olahan yang berpotensi ekspor.
Selain itu juga, perluasan kerjasama internasional untuk pengembangan pasar, menguatkan modal sosial, menjaga ekosistem pelaku ekonomi pertanian, pariwisata dan UMKM, menguatkan SDM, pengembangan layanan berbasis nonstop service, serta transformasi digital hingga ke desa-desa.
Bupati Ipuk berharap, sebelas prioritas ini mampu mendukung pencapaian target yang ia tetapkan. Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, Banyuwangi menargetkan bisa mencapai zero persen pada 2024.
“Kemiskinan ekstrem Banyuwangi di tahun 2022 berada di angka 0,99 persen. Di antaranya, di Kecamatan Kalibaru, Kabat, dan Kalipuro. Tahun depan kami targetkan bisa tuntas,” jelas Bupati Ipuk.
Terkait infrastruktur, tahun ini pemkab membangun 62 titik jalan poros antar kecamatan, sepanjang 222,1 km. Dan tahun depan akan terus ditingkatkan, diprioritaskan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan distribusi logistik.
“Kami minta pada dinas terkait untuk memproses pekerjaan dengan lebih cepat. Speed-nya ditingkatkan dua kali lipat,” ungkapnya.
Bupati Ipuk juga mendorong peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan yang paripurna akan mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. Fokus kinerja tersebut tentunya akan tercapai dengan semangat kolaborasi dan inovasi semua pihak.
“Tangan pemerintah saja tidak akan cukup untuk menangani. Diperlukan kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh pihak. Baik dari eksekutif, legislatif maupun stakeholder lainnya,” papar Bupati Ipuk.
Musrenbang kali ini dihadiri Pemprov Jatim yang diwakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus, juga sejumlah ormas, PKK, akademisi dan instansi vertikal dan seluruh OPD serta perangkat desa.
