visfmbanyuwangi.com – Badan Pusat Statistik (BPS) bakal melakukan integrasi data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan program Smart Kampung yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hal tersebut diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepamahaman antara BPS dengan Pemkab Banyuwangi dalam rangkaian Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Banyuwangi terpilih sebagai pilot project program integrasi data tersebut.
“Banyuwangi dengan platform Smart Kampung telah lebih dahulu mengembangkan layanan pemerintah dan pendataan berbasis digital hingga ke level desa. Ini terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga ke level 7,51 persen pada 2022,” papar Kepala BPS Margo Yuwono.
“Saya ingat, kemiskinan Banyuwangi sempat 2 digit dan sekarang sudah 7 atau 8 persen. Ini adalah hal baik. Bagaimana program kemiskinan di Banyuwangi yang nantinya juga bisa dijadikan pemikiran dari future platform yang akan dibangun BPS,” jelasnya.
Angka kemiskinan di Banyuwangi memang terus menurun hingga menjadi satu digit, setelah sedekade sebelumnya selalu di atas dua digit. Per 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan di Banyuwangi pada 2022 kembali menurun menjadi 7,51 persen, level terendah sepanjang sejarah kabupaten ini sejak Indonesia merdeka.
Dari praktik smart kampung yang melibatkan pemerintah desa itu akan ditingkatkan dalam pemutakhiran data Regsosek. Desa-desa di Banyuwangi nantinya akan mendapatkan pembinaan untuk bisa melakukan pemutakhiran data melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).
“Sehingga data akan terus termutakhirkan dan bisa menjadikan referensi utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah,” ungkap Margo.
Selain pembinaan desa, pengembangan nota kesepamahaman tersebut juga akan meliputi pengintegrasian data regsosek dengan Banyuwangi Satu Data. Dari data tersebut, nantinya bisa memberikan potret keadaan warga secara 360 derajat. Baik secara individual dan keluarga, ketersediaan infrastruktur dan penyangga kehidupan masyarakat serta kondisi geografis dan akses kewilayahannya.
Margo menjelaskan, hal ini sesuai dengan arahan presiden, bagaimana data ini bisa menjadi rujukan dalam mewujudkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Sehingga akan diketahui lebih detail lagi kondisi masyarakat dan dimana kantong-kantong kemiskinan itu ada,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, menyambut baik atas penunjukan BPS tersebut. Dikatakan dia, Banyuwangi sangat menyadari pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah.
“Data menjadi acuan utama bagi kami dalam mengambil kebijakan. Saya harap, pendampingan dari BPS ini akan semakin meningkatkan upaya Banyuwangi dalam mempersiapkan data yang terintegrasi,” ungkap Bupati Ipuk.
“Kami sedang berupaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik semaksimal mungkin. Ini sudah barang tentu membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir,” paparnya.
Lebih lanjut Bupati Ipuk mengatakan, smart kampung yang selama ini sebagai medium konsolidasi ke tingkat desa di Banyuwangi, akan terus dikembangkan dalam berbagai program.
“Dalam hal ini tidak hanya sebagai layanan publik yang berkaitan dengan admnistrasi belaka. Namun juga dikembangkan dalam menekan angka kemiskinan, penanganan stunting dan lain sebagainya,” jelas Bupati Ipuk.
Yang terbaru, program Banyuwangi Tanggap Stunting segera di integrasikan ke Smart Kampung, di mana semua penanganan stunting terekam.
“Apabila para tenaga di tingkat desa ini memiliki ketrampilan statistik yang baik, tentu saja akan semakin mempermudah penanganan itu,” pungkasnya.
