visfmbanyuwangi.com – Pemkab Banyuwangi melakukan berbagai langkah cepat didalam penanganan stunting dengan melibatkan dasawisma dan pedagang sayur keliling (mlijoan) serta menyiapkan alokasi anggaran Rp 7 miliar di tahun 2023 ini.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku, soal stunting menjadi salah satu prioritas pemkab tahun ini.
“Pemkab sudah menyiapkan anggarannya sebesar Rp7 miliar, untuk intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi dan bayi di bawah dua tahun atau baduta,” ungkap Bupati Ipuk.
“Anggaran itu dialokasikan ke 25 Kecamatan secara proporsional. Nantinya kecamatan bekerjasama dengan warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) untuk menyalurkan makanan bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging kepada bayi dan bumil risti. Warung dan mlijoan nantinya akan dibayar oleh tim untuk proses penyalurannya,” papar bupati perempuan tersebut.
Jadi, menurut Bupati Ipuk, dengan program ini, selain bayi dan ibu hamil mendapat tambahan asupan nutrisi, warung-warung dan mlijoan juga mendapat manfaat.
“Ini juga sebagai upaya untuk pemberdayaan serta meningkatkan ekonomi arus bawah. Selain itu, dengan menggandeng para pedagang sayur keliling di kampung-kampung, juga memudahkan untuk memantau perkembangan bayi dan ibu hamil,” jelasnya.
Bupati Ipuk mengatakan, biasanya pedagang sayur keliling ini mendapat banyak informasi dari masyarakat. Apabila menemukan bayi stunting dan ibu hamil berisiko tinggi, mereka bisa segera melaporkan.
Dalam penanganan stunting, Banyuwangi telah mengidentifikasi data by name, by address, berikut faktor resikonya.
Lebih lanjut Bupati Ipuk mengatakan, stunting ini menjadi salah satu Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tematik.
“Kami terus lakukan evaluasi. Alhamdulillah, Banyuwangi tidak masuk dalam daerah dengan angka stunting tinggi. Meski demikian, ini perlu diwaspadai dan dibutuhkan kerja sama kolektif antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa, yang mengetahui data masyarakat didesa,” ujar Bupati Ipuk.
“Saya sudah meminta kepada dinas terkait untuk melakukan langkah-langkah cepat, salah satunya dengan melibatkan sector lain,” imbuhnya.
Bupati Ipuk juga mengaku meminta untuk melibatkan dasawisma yang sudah mempunyai aplikasi. Dengan data yang sudah lengkap, tinggal bagaimana kader-kader dasawisma tersebut memantau 20 rumah disekitarnya. Apabila ada anak stunting, maka di berikan intervensi melalui kader.
“Karena penanganan stunting ini tidak bisa hanya cukup diberikan sembako satu kali saja. Tapi harus dipantau perkembangannya setiap hari,” imbuh Bupati Ipuk.
Menurut data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi, angka stunting pada tahun 2022 sebanyak 2.704 jiwa. Jumlah tersebut jauh menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 4.371 jiwa. Terjadi penurunan secara signifikan hampir kurang lebih 50 persen. Dari jumlah 2.704 jiwa tersebut terdapat jumlah sasaran prioritas yakni 1296 jiwa, terdiri dari 792 bayi stunting di bawah 2 tahun dari keluarga miskin (0-2) stunting.
Selain itu terdapat sekitar 504 bumil risti dari keluarga miskin. Setiap hari nantinya 792 bayi stunting dan 504 bumil risti dari keluarga miskin tersebut, akan mendapat alokasi Rp 15 ribu atau Rp 450 ribu sebulan selama setahun untuk menambah asupan nutrisi mereka.
Sementara, untuk penanganan stunting di Banyuwangi ini, di setiap kecamatan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Camat bersama Kepala Puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan, dan elemen kader lainnya. Tim ini bertugas melakukan monev dan input data secara realtime.
