visfmbanyuwangi.com – Pemerintah daerah setempat mengaku akan kembali mengecek penyebab terhapusnya data ribuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, sehingga mereka tidak bisa kembali mendapatkan Bantuan Sosial (Bansos).
Pemerhati sosial yang ikut mengawal permasalahan ini mendatangi Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB) Banyuwangi, untuk menanyakan data konkrit serta solusi kepada ribuan KPM yang terhapus. Pasalnya, ribuan warga kurang mampu di Desa Jambewangi resah.
Karena yang awalnya bisa menerima bantuan sosial (bansos), saat ini mereka tidak lagi bisa. Sebab, nama mereka yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ternyata terhapus.
Saat pertemuan itu, turut hadir Kadinsos PPKB Banyuwangi Henik Setyorini berserta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Jambewangi dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Sempu. Berdasarkan data dari Dinas Sosial PPKB Banyuwangi, total warga kurang mampu di Desa Jambewangi yang datanya terhapus tidak tanggung-tanggung, kurang lebih sekitar 1.782 KPM.
Adapun rinciannya 590 warga penerima PKH, 504 warga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 688 warga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Kepala Dinas Sosial PPKB Banyuwangi Henik Setyorini mengatakan, terhapusnya data KPM DTKS disebabkan banyak faktor. Diantaranya sudah tidak layak karena sudah bukan warga setempat atau pindah tempat tinggal.
“Kemudian dari segi ekonomi, orang yang bersangkutan sudah dikatakan mampu dan memang sudah tidak layak lagi dibantu. Faktor lain karena meninggal, sehingga secara otomatis dikeluarkan dari penerimaan Bansos,” papar Henik.
Diakui Henik, Dinas Sosial PPKB akan kembali mengecek ribuan KPM di Desa Jambewangi untuk memastikan siapa saja yang masih berhak dan tidak. “Bagi yang dinilai masih layak, akan di usulkan kembali lewat SIKS-NG yang dibuka setiap bulannya dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) dan Kemensos,” ungkapnya.
Henik menegaskan, Dinsos PPKB memastikan akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas melalui pendamping PKH hingga BPNT di lapangan. Bahkan pihaknya juga akan menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Banyuwangi, bagi warga Jambewangi yang data kependudukannya bermasalah.
“Kami pastikan data itu masuk ke DTKS Kemensos. Apabila datanya sudah masuk, maka sebulan atau maksimal dua bulan setelah itu, warga yang bersangkutan sudah menerima Bansos,” imbuh Henik.
Sementara pemerhati sosial, Sugiarto mengaku akan mengawal, karena persoalan itu menyangkut hajat orang banyak. Disisi lain, dirinya merasa janggal karena data KPM yang terhapus jumlahnya tidak sedikit. Ia menduga ada oknum di balik terhapusnya data tersebut.
“Apabila memang ada kesalahan di sistem tidak mungkin sebanyak itu. Karena sistem itu satu pintu, jika memang ada sistem eror, pastinya semua desa juga mengalami hal serupa,” ujar Sugiarto.
Untuk memastikan itu, Sugiarto mengaku telah mengajukan hearing ke DPRD Banyuwangi terkait ribuan data KPM yang terhapus.
“Saya juga meminta menghadirkan pihak Pemdes Jambewangi, Dinsos PPKB, pendamping PKH serta TKSK Sempu,” imbuhnya.
Sugiarto mengatakan, siapa yang harus bertanggung jawab dibalik ini, disebabkan oleh siapa data itu terhapus. Dan klarifikasi pihaknya menunggu hearing di DPRD.
“Jika hearing nanti tidak menemukan kejelasan, saya akan membawanya ke ranah hukum,” pungkas Sugiarto.
