visfmbanyuwangi.com – Volume penumpang kapal di lintas Ketapang-Gilimanuk mengalami penurunan 10 hingga 20 persen di banding hari biasa, yang merupakan dampak dari kenaikan harga BBM.
Sementara, sebanyak 28 armada kapal tetap beroperasi seperti biasanya dalam melayani pengguna jasa penyeberangan di wilayah Selat Bali.
Ketua DPC Gapasdap Banyuwangi, I Putu Gede Widiana mengatakan, pasca adanya kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi maupun non subsidi oleh pemerintah, produksi penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk mengalami penurunan cukup segnifikan.
“Ini kemungkinan disebabkan karena masyarakat yang akan berlibur ke pulau Bali masih menghitung biaya perjalanan yang harus dikeluarkan seiring dengan kenaikan harga BBM ini. Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan ekspedisi yang masih berhitung,” ungkap Putu.
Putu mengaku situasi penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk benar-benar terdampak dengan kenaikan harga BBM, bahkan situasi di pelabuhan terlihat sepi. “Penurunan volume penumpang kapal di perkirakan sekitar 10-20 persen setiap hari, itu berlaku untuk semua jenis penumpang, baik pejalan kaki, kendaraan roda 2 maupun roda 4,” ujarnya.
Putu menjelaskan, meski volume penumpang mengalami penurunan, namun jumlah kapal yang di operasikan di lintas Ketapang-Gilimanuk masih 28 armada, yang bersandar di 4 dermaga yakni ponton, MB dan LCM. Setiap dermaga di operasikan 7 unit kapal dengan masing-masing 8 kali trip di lintas Ketapang-Gilimanuk.
“Pola jadwal hingga jumlah kapal dan trip masih tetap, tak ada yang dikurangi meski adanya kenaikan harga BBM,” tuturnya.
Namun Putu berharap untuk segera ada penyesuaian tariff penyeberangan, karena harga BBM saat ini berdampak pada biaya operasional setiap kapal.
“Semoga kenaikan tiket penyeberangan Ketapang-Gilimanuk bisa mencapai 40 persen,” kata Putu.
Pasalnya, setiap kapal, harus mengeluarkan biaya 11 juta 660 ribu rupiah dalam sekali mengisi BBM untuk pengoperasian dan itu menggunakan BBM bersubsidi. “Jika dalam satu bulan bisa mengisi 4 kali, maka perusahaan pelayaran bisa mengeluarkan biaya 46 juta 640 ribu rupiah untuk setiap kapal. Ini berlaku sebelum adanya kenaikan BBM,” paparnya.
Lebih lanjut Putu mengatakan, kenaikan tiket penyeberangan ini, merupakan kalkulasi permintaan kenaikan tarif pada saat kenaikan BBM tahun lalu. Sebelumnya, pemerintah masih terhutang untuk Harga Pokok Produksi (HPP) sekitar 37 persen saat kenaikan BBM dulu. Harapannya, sebelum ada kenaikan BBM per 3 September kemarin, harga tiket penyeberangan bisa naik sekitar 12,5 persen untuk menutup hutang HPP pemerintah.
“Tapi ternyata BBM kembali naik sehingga DPP Gapasdap berkeinginan harga tiket penyeberangan Ketapang-Gilimanuk bisa naik sebesar 40 persen,” pungkas Putu.
