visfmbanyuwangi.com – Kabupaten Banyuwangi terus mengkebut sertifikasi kapal nelayan dan saat ini sertifikasi telah mencapai 85 persen dari sekitar 3000 nelayan dengan kapal di bawah 6 GT.
Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi, Banyuwangi, Letkol Marinir Benyamin Ginting mengatakan, sertifikasi ini dinilai penting bagi nelayan untuk keamanan saat melaut. “Selain itu juga penting karena berkaitan dengan BBM bersubsidi dari pemerintah. Nelayan yang memiliki sertifikat, yang berhak mendapat subsidi,” ungkap Ginting.
“Nelayan membutuhkan dua dokumen penting. Pertama sertifikat kapal sebagai bukti kepemilikan kapal, dan buku pelaut merah sebagai dokumen pelaut,” imbuhnya.
Ginting menjelaskan, ibaratnya mobil, sertifikasi kapal itu BPKB, dan buku pelaut merah itu SIM. “Kami terus mendorong agar mereka memiliki dua dokumen penting itu. Sehingga jika sudah mempunyai itu semua, maka melaut aman dan mereka berhak atas BBM bersubsidi,” tuturnya.
Ginting mengaku, saat ini sebanyak 85 persen dari sekitar 3000 nelayan telah memiliki sertifikat kapal. Sisanya adalah para nelayan yang tidak bisa menghadirkan fisik kapalnya.
“Kami akan terus mengkebut hingga semua nelayan dengan kapal kecil bisa tersertifikasi,” imbuhnya.
Ginting mengakui bahwa memang ada sedikit kendala terkait waktu nelayan mengurus sertifikasi. Karena pagi hingga siang hari mereka biasanya melaut. Untuk itu, KSOP mendatangi pos-pos nelayan di Banyuwangi seperti di Pantai Grajagan, Muncar, Pancer, dan lainnya dengan mengambil waktu saat nelayan tidak melaut. Seperti saat ombak tinggi atau saat kondisi dimana nelayan tidak melaut.
“Kami juga meminta KUB (kelompok usaha besama) nelayan supaya mendata anggotanya yang belum tersertifikasi,” kata Ginting.
Selain itu, menurut Ginting, pihaknya juga bekerjasama dengan BPSDM Semarang, untuk melakukan diklat pada nelayan, seperti yang dilakukan pada 22 hingga 27 Agustus lalu. Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training Kapal Layar Motor tersebut diikuti oleh 110 nelayan yang belum memiliki sertifikasi.
Dengan diklat tersebut, nelayan bisa mendapat Surat Kecakapan Kelautan (SKK) 60 Mil dan Buku Pelaut Merah.
“Untuk itu kami terus mengkebut agar mereka dapat sertifikasi, sehingga nelayan tenang saat melaut,” imbuh Ginting.
Sementara, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi langkah-langkah KSOP dalam mempercepat sertifikasi nelayan.
Menurutnya, pemkab sangat mengapresiasi langkah KSOP dengan mendatangi pos-pos nelayan untuk percepatan sertifikasi. “Sinergi seperti inilah yang membuat Banyuwangi bisa seperti saat ini,” ungkap bupati perempuan tersebut.
Bupati Ipuk menjelaskan, Pemkab Banyuwangi bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim, dan stakeholder terkait termasuk KSOP, telah mendirikan Gerai Pelayanan Publik Terpadu khusus untuk nelayan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo serta di Pantai Muncar.
“Gerai itu untuk mendekatkan dan memudahkan para nelayan mengurus dokumen-dokumen kelengkapan kapalnya,” tutur Bupati Ipuk.
Selain itu, kata Bupati Ipuk, Pemkab juga telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan tradisional.
“Pada tahun ini ada 5.000 nelayan yang mendapatkan fasilitas tersebut. Harapannya, dapat melindungi dan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi para nelayan selama bekerja,” pungkas Bupati Ipuk.
