visfmbanyuwangi.com – Pemkab Banyuwangi meluncurkan program “Banyuwangi Tanggap Stunting (BTS)”, guna mempercepat penurunan dan penanganan stunting.
Program tersebut diluncurkan langsung oleh Bupati Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Kamis (21/7/2022).
Peluncuran program ini diawali dengan penandatanganan pakta intergritas yang dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, dan Kepala Desa.
Hadir dalam peluncuran program tersebut Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi (BKKBN), Sukaryo Teguh Santoso; Kepala Perwakilan BKKBN Jatim, Maria Ernawati; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banyuwangi, anggota DPRD Banyuwangi, Kepala Puskesmas, dan stakeholder lainnya.
“Kami sengaja mengundang semua pihak karena penanganan stunting harus dilakukan secara bersamaan,” ungkap Bupati Ipuk.
“Stunting adalah masalah krusial yang harus segera ditangani. Karena apabila tidak, akan terjadi permasalahan dalam jangka waktu yang lama,” paparnya.
Dalam program BTS, terdapat 5 langkah yang terdiri atas 2 basis dan 3 pilar. Dua basis tersebut adalah membangun kolaborasi dengan semua pihak. Basis lainnya adalah upayakan secara maksimal menuju Banyuwangi zero stunting.
Sementara tiga pilar adalah: Identifikasi balita stunting (by name, by adress/coordinat, by problem). Kedua, perbaiki problem faktor penyebab stunting, misalnya masalah ekonomi, kondisi kesehatan, gizi, dan lainnya. Pilar ketiga, ukur secara berkala tumbuh kembang janin hingga anak berusia di bawah 2 tahun atau 1000 hari pertama kelahiran.
“Karena apabila stunting lebih dari 1.000 hari maka akan lebih sulit penanganannya,” tutur Bupati Ipuk.
“Tenaga dan sumberdaya terbatas, karena itu harus ada skala prioritas penanganan dan pencegahan stunting,” imbuhnya.
Pertama adalah penanganan. Untuk penanganan prioritas utama adalah penanganan anak usia kurang dari 2 tahun. Prioritas kedua adalah anak usia 2 hingga 5 tahun. Kedua adalah pencegahan. Untuk pencegahan prioritas pertama adalah Ibu hamil berisiko tinggi juga menjadi prioritas utama.
“Ibu hamil harus dipantau untuk memastikan tidak ada kelahiran dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Sementara untuk prioritas kedua pencegahan adalah calon pengantin, dengan memberikan pendampingan dan konseling terkait stunting. Prioritas ketiga adalah remaja putri,” jelas bupati perempuan tersebut.
Bupati Ipuk mengatakan, meski tenaga terbatas, namun banyak yang bisa dilibatkan. Seperti organisasi wanita, misalnya Aisyiah, Muslimat, PKK, dan lainnya.
Untuk mendukung program ini, Hari Belanja Pasar Tradisional dan UMKM yang digelar tiap bulan pada tanggal cantik diarahkan pada kebutuhan anak-anak stunting, seperti belanja susu, vitamin, makanan berprotein, dan lainnya. Di tiap Hari Belanja mampu menghasilkan Rp 700 juta, yang akan digunakan untuk sasaran 7 ribu balita, ibu hamil dan menyusui.
“Setiap dua minggu sekali akan dilakukan evaluasi. Bagaimana perkembangan stunting di tiap desa dan kecamatan. Data akan terus terupdate di database sehingga camat, kepala desa, kepala OPD bisa memantau,” kata Bupati Ipuk.
“Saya akan memantau dan meminta laporan penanganan setiap dua minggu sekali,” imbuhnya.
Program tersebut diapresiasi oleh BKKBN Pusat. Menurut Teguh, program BTS sangat tepat karena stunting persoalan serius. “Kami hanya menyisakan waktu 18 bulan untuk mencapai penurunan stunting sesuai target Presiden,” ungkap Teguh.
“Ini membutuhkan terobosan dan inovasi. Alhamdulillah, konsep Banyuwangi sangat tepat,” pungkasnya.
