visfmbanyuwangi.com – Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berharap pelayanan publik melalui elektronik bisa di terapkan di seluruh daerah di Indonesia, seperti yang telah dilakukan desa-desa di Banyuwangi yang mengakses pelayanan publik warganya cukup dengan scanning e-KTP di anjungan layanan mandiri.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi. Salah satunya melihat langsung pelayanan desa di Banyuwangi, melalui Smart Kampung, Minggu (29/5/2022).
Tiba di Banyuwangi Sofyan Djalil langsung mengunjungi Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari. Di desa yang lokasinya tidak jauh dari Bandara Banyuwangi tersebut, Sofyan Djalil melihat langsung pengaplikasian program Smart Kampung.
Dia pun mendengarkan dengan seksama penjelasan Kepala Desa Sukojati, Untung Suripno, yang menjelaskan dengan detail pengelolaan pelayanan publik di desa tersebut.
“Saya kalah dengan kepala desa sini, sudah biasa tanda tangan dimana-mana memakai TTE (tanda tangan elektronik). Saya saja masih belum terbiasa,” kata Sofyan.
“Penerapan pelayanan publik melalui elektronik di desa Sukojati bisa menjadi contoh bagi semua daerah. Seperti, sukup dengan scanning e-KTP yang digunakan untuk mengakses sejumlah layanan di sebuah anjungan layanan mandiri,” jelas pria yang telah menjabat menteri di berbagai kementerian tersebut.
Menurut mantan Menteri BUMN itu, apabila semua desa pelayanan publiknya seperti di Banyuwangi, tentu Indonesia akan lebih hebat lagi. Sofyan Djalil mengapresiasi program-program yang menjadi prioritas Pemkab Banyuwangi.
“Saya banyak mendengar tentang beragam prestasi dan inovasi daerah ujung timur Jawa ini. Saya sudah lama ingin ke Banyuwangi, akhirnya kesampaian,” ujarnya.
“Banyuwangi memiliki banyak best practice yang bisa diadaptasi dan digali inspirasinya untuk diterapkan lebih luas lagi,” imbuh Tokoh asal Aceh tersebut.
Selain melihat langsung pelayanan publik di desa melalui penerapan program Smart Kampung, Menteri Sofyan Djalil, juga memiliki beberapa agenda di Banyuwangi di antaranya penyerahan 1.026 sertifikat tanah wakaf di Banyuwangi, dan penyerahan sertifikat aset pemerintah, dan lainnya.
Sementara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, berterima kasih atas dukungan Kementerian ATR/BPN pada Banyuwangi yang sangat membantu dan mendukung pencapaian target sertifikasi aset pemerintah. “Ini sebagai upaya untuk melindungi aset daerah. Sebagaimana arahan KPK, aset-aset daerah diberi tenggat selama tiga tahun untuk bisa disertifikat semua,” jelas Bupati Ipuk.
“Adanya sertifikasi aset-aset daerah ini diharapkan bisa menambah instrumen bagi daerah untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya.
