visfmbanyuwangi.com – Pemkab Banyuwangi kembali sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hasil audit BPK tersebut diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Ruliyono di kantor BPK Jawa Timur, Jumat (13/5/2022).
Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Jatim, Joko Agus Setyono.
“Alhamdulillah, Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Sepuluh kali meraih opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan Kabupaten Banyuwangi telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan,” jelas Bupati Ipuk.
“Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit, memberikan arahan dari tahun ke tahun. Juga kepada seluruh perangkat daerah di jajaran Pemkab Banyuwangi,” paparnya.
Bupati Ipuk menambahkan, opini WTP dari BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Ini bukan sekadar soal administrasi, namun tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” ujarnya.
Capaian WTP kali kesepuluh ini meyakinkan Bupati Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
“Pandemi telah menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana membuat program-program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi,” kata bupati perempuan tersebut.
Diakuinya, berbagai program pemulihan ekonomi digeber pihaknya, namun kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi tetap dipertahankan.
“Alhamdulillah, tidak hanya opini WTP yang bisa dipertahankan, namun Banyuwangi juga menjadi daerah yang peningkatan angka kemiskinannya terendah di Jawa Timur, yaitu hanya 0,01 persen dari 2020 ke 2021,” ungkap Bupati Ipuk.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto, menegaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah. “Bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, melainkan juga harus berdampak kepada masyarakat,” tuturnya.
Cahyanto mengaku, keuangan daerah tidak hanya harus akuntabel dan transparan, namun juga diwujudkan dalam program pembangunan yang mempunyai manfaat besar bagi warga.
“Inilah yang menjadi pedoman pihaknya. Ke depan, kami akan memperketat monitoring dan evaluasi, mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,” pungkas Cahyanto.
