vismfbanyuwangi.com – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan mengapresiasi upaya kolaborasi Pemkab Banyuwangi didalam menangani stunting di daerahnya.
Perlu di ketahui, jumlah penderita stunting pada anak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meningkat. Lebih dari 8,2 persen dari total seluruh anak di 25 kecamatan menderita stunting sejak dua tahun terakhir.
Datanya, pada tahun 2019 penderita stunting berjumlah 7.527 anak. Sedangkan pada tahun setelahnya meningkat sebanyak 400 kasus, yaitu 7.909 anak mengalami stunting. Dimana, angka ini menyatakan sebanyak 8,2 persen dari total jumlah anak keseluruhan di Banyuwangi menderita stunting.
Menyikapi hal tersebut, Irwan Setiawan, yang juga merupakan angggota DPRD Jatim periode 2009 dan 2014 tersebut menyampaikan apresiasi atas langkah kolaborasi yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi tersebut. “Kami apresiasi uapaya ini untuk melakukan deteksi dini, pencegahan dan juga penanganan stunting didaerah Banyuwangi,” kata Irwan.
Irwan setiawan juga menyatakan apresiasi atas peran serta kolaborasi dari para Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berjumlah 1.316 dan juga peran serta kader Penyuluh yang berjumlah 3.948.
“Saya harap para kader penyuluh bisa mengoptimalkan perannya dengan maksimal. Saya juga mendorong agar pemkab juga melakukan langkah kolaborasi dengan stake holder atau mitra strategis lainnya. Yang saat ini dikenal adanya kolaborasi pentahelix,” papar Irwan.
Dalam kesempatan ini, Irwan menyampaikan bahwa PKS juga mempunyai perhatian terhadap ketahanan keluarga termasuk didalamnya persoalan stunting. Dalam hal ini, melalui Bidang perempuan dan ketahanan keluarga juga telah melaksanakan berbagai kegiatan melalui Rumah Keluarga Indonesia (RKI) diberbagai kecamatan. Salah satu kegiatannya adalah pemberian asupan gizi, pendidikan kepada remaja, dan para ibu muda.
Selain itu, melalui anggota DPR baik pusat, provinsi, dan kabupaten, pihaknya mendorong agar pemerintah memberikan perhatian yang besar dalam hal ini.
“Saya juga mengapresiasi kebijakan anggaran dari Pemkab Banyuwangi yang telah mengalokasikan anggaran senilai 4,73 milyar rupiah. Kami berharap agar anggaran itu bisa efektif untuk penanganan stunting di Banyuwangi,” jelas Irwan.
Seperti diketahui, Pemkab Banyuwangi terus berupaya menurunkan angka stunting secara keroyokan dalam pencegahan dan penanganannya dengan melibatkan banyak pihak, termasuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk pendeteksian sejak dini.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, Banyuwangi telah memiliki data keluarga terindentifikasi stunting yang lengkap by name by address, berikut faktor resikonya. “Data ini sangat dibutuhkan agar program penanganan yang dilakukan tepat sasaran,” tutur Bupati Ipuk.
Menurutnya, TPK bertanggung jawab untuk memastikan setiap keluarga yang terindentifikasi berisiko tinggi stunting bisa mendapatkan intervensi dari pemerintah.
“Jadi mereka akan melakukan pemantauan secara rutin dan koordinasi dengan dinas terkait,” ujar Bupati Ipuk.
Banyuwangi sendiri memiliki 1.316 TPK yang tersebar di seluruh kecamatan hingga desa dengan total 3.948 kader yang terlibat. Mereka terdiri dari unsur PKK, kader KB, dan bidan yang bertugas melakukan pendampingan.
Disampaikan Bupati Ipuk, pendampingan akan dilakukan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting. Kalau ditemukan resiko, mereka akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk ditentukan intervensinya yang tepat. “Sehingga stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas saja. Karena penyebab stunting tidak hanya soal kesehatan, tapi juga ada faktor pemicu lainnya. Maka semua elemen harus tanggap,” papar Bupati Ipuk.
Sementara itu, TPK melakukan screening menggunakan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari BKKBN. Data teridentifikasi, akan dilakukan intervensi sesuai faktor resikonya. Misalnya ditemukan calon pengantin kurang sehat atau kurang gizi maka ada program peningkatan gizi hingga calon pengantin tersebut berada pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Secara berkala, tim ini melaporkan hasil pendampingan kepada penyuluh KB setempat. Data yang teridentifikasi akan dijadikan acuan pelaksanaan program penurunan stunting pemerintah daerah.
“Untuk mendukung tugas mereka, pemerintah memberikan bantuan pulsa senilai Rp. 100 ribu per orang per bulan, selama satu tahun dari APBN. Total bantuan untuk tim yang ada di Banyuwangi senilai Rp. 4,73 miliar dan ini sudah didistribusikan melalui kecamatan,” pungkas Bupati Ipuk.
