visfmbanyuwangi.com – Selama satu tahun memimpin Banyuwangi, Bupati Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Sugirah tidak hanya menerima puluhan penghargaan atas prestasi yang diraih Kabupaten Banyuwangi, namun juga banyak mendapatkan aksi unjuk rasa dari berbagai elemen.
Diantaranya adalah ribuan sopir kendaraan yang mengatas namakan Konfederasi Sopir Logistik Indonesia berunjuk rasa pada Senin 22 November 2021. Mereka menyuarakan aspirasinya terkait penerapan kebijakan penertiban Over Dimensi dan Over Load (ODOL) oleh Kementrian Perhubungan yang dianggapnya telah mematikan pendapatan mereka.
Para pengunjuk rasa meminta Pemkab Banyuwangi menyampaikan ke pemerintah pusat agar rancangan UU ODOL yang di keluarkan oleh Kementrian Perhubungan dibatalkan karena dinilai sangat menyengsarakan mereka.
Gelombang unjuk rasa kembali digelar di area Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada Senin 3 Januari 2022, yang menyebabkan jalur penyeberangan Jawa-Bali lumpuh, karena ratusan truck memblokir Pelabuhan Ketapang. Mereka meminta keadilan terhadap UU Over Dimension Over Loading (ODOL) yang di keluarkan oleh Kementrian Perhubungan, karena dianggap menyengsarakan mereka sebagai pengemudi kendaraan logistic.
“Aksi unjuk rasa ini adalah tantangan dan resiko menjadi pemimpin,” ungkap Bupati Ipuk.
“Suara mereka adalah aspirasi dari bawah yang harus didengar oleh seorang pemimpin, mengevaluasi kebijakan yang ada untuk diperbaiki,” imbuhnya.
Namun kata Bupati Ipuk, jika itu memang sekedar aspirasi yang membutuhkan penjelasan dan informasi, maka pihaknya juga siap memberikan informasi kepada masyarakat.
“Bagi kami, aspirasi dari rakyat dalam bentuk unjuk rasa itu sebagai hal yang biasa terjadi di semua daerah. Ini di perlukan adanya komunikasi yang intens kepada rakyat,” papar bupati perempuan tersebut.
Seperti diketahui, genap satu tahun memimpin Banyuwangi sejak dilantik pada 26 Februari 2021 hingga 26 Februari 2022, Bupati Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Sugirah telah berhasil menorehkan prestasi dengan menerima sekitar 30 an lebih penghargaan tingkat nasional maupun provinsi.
Mulai dari Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapatkan nilai A, Kabupaten Terinovatif, sampai peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, Kementrian Keuangan juga memberikan kepada Kabupaten Banyuwangi yang sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bahkan, Opini WTP terhadap LKPD tersebut sukses diraih Banyuwangi sembilan kali berturut-turut. Juga Kabupaten Banyuwangi meraih nilai tertinggi penilaian kepatuhan pelayanan publik 2021, se-Jawa Timur dari Ombudsman Republik Indonesia.
