Desa dan Kelurahan di Banyuwangi Dapat Tambahan Anggaran Pembangunan Infrastruktur
visfmbanyuwangi.com – Pemkab Banyuwangi akan memberikan reward tambahan anggaran untuk infrastruktur di desa-desa. Untuk itulah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta kepada para camat untuk fokus pada program pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur.
Hal ini disampaikan Bupati Ipuk saat membuka Musyarawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) 2023 di Kantor Kecamatan Bangorejo.
“Ada yang berbeda pada Musrenbangcam kali ini,” ungkap bupati perempuan tersebut.
“Meski di tengah pandemi Covid-19 dengan segala keterbatasan, untuk pertama kalinya pemkab akan memberikan alokasi PIK (Pagu Indikatif Kecamatan) Insfrastruktur Jalan dan PIK Kelurahan (Alokasi Dana Kelurahan), selain PIK Reguler yang telah rutin diberikan di tahun-tahun sebelumnya,” papar Bupati Ipuk.
Diakuinya, ini akan diberlakukan mulai tahun 2023 ke depan. PIK Infrastruktur Jalan merupakan perhitungan berdasarkan realisasi PBB sebelum jatuh tempo, atau diberikan atas reward kinerja realisasi PBB masing-masing desa.
“Kami menyediakan PIK infrastruktur jalan sekitar Rp 23,4 M bagi desa yang telah melunasi target pembayaran PBB di wilayahnya. Saat ini sudah ada 114 desa yang memenuhi syarat itu, sehingga mereka akan mendapatkan tambahan anggaran PIK untuk tahun 2023 mendatang,” jelas Bupati Ipuk.
“Khusus pada 2022 ini, Banyuwangi menargetkan sedikitnya 1000 titik, baik itu pembangunan maupun perbaikan jalan. Infrastruktur akan menjadi salah satu prioritas pembangunan tahun ini,” imbuhnya.
Disampaikan Bupati Ipuk, pembangunan jalan bukan semata soal infrastruktur saja, melainkan juga bagian dari pemulihan ekonomi. Karena tidak hanya sekadar perbaikan jalan, namun juga ada dampak ekonomi turunannya.
“Dari program padat karya ini, setidaknya terdapat sekitar 10 ribu orang yang terlibat turut bekerja. Selain itu dampak tidak langsungnya adalah memperlancar mobilitas dan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru,” papar Bupati Ipuk.
Selain PIK Insfrastruktur jalan, Pemkab Banyuwangi juga memberikan perhatian pada kelurahan dengan memberian PIK Kelurahan. Sama dengan PIK Infrastrutur Jalan, perhitungan PIK Kelurahan diberikan berdasarkan realisasi PBB masing-masing kelurahan.
“Saya harap dengan adanya PIK Infrastruktur Jalan dan PIK Kelurahan ini bisa memacu desa dan kelurahan untuk meningkatkan kinerja,” imbuhnya.
Tidak hanya fokus pada insfrastuktur jalan, dalam Musrenbangcam yang bertema “Akselerasi Pemulihan Ekonomi Inklusif Berbasis Digitalisasi, Infrastruktur Tematik, Harmoni dan Pengembangan SDM”ini, Bupati Ipuk juga meminta kecamatan untuk fokus kepada pemulihan ekonomi, penguatan kapasitas SDM dan sistem kesehatan, kesenjangan sosial, penguatan modal sosial masyarakat, kualitas layanan publik dan adaptasi manajemen pemerintah, serta kapasitas fiskal daerah.
Musrenbangcam ini diikuti sekitar 5.000 partisipan yang tersambung secara online di 25 kecamatan se-kabupaten.
Hadir dalam Musrenbangcam tersebut anggota DPRD Banyuwangi dari dapil IV. Termasuk juga diikuti secara virtual dari desa, OPD, perguruan tinggi, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Musrenbangcam ini bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan kelurahan 2023, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan,” pungkas Bupati Ipuk.
