BanyuwangiPemerintahan

Ombudsman Apresiasi Pelayanan Publik Banyuwangi

visfmbanyuwangi.com – Pelayanan public di Banyuwangi mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia, karena dinilai telah memenuhi standar kepatuhan dengan nilai yang memuaskan. Sehingga, pelayanan publik di Banyuwangi memperoleh “Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik”.

Ombudsman sendiri adalah lembaga negara dengan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ditahun ini, Banyuwangi mendapat skor 96,75 dan masuk kategori zona hijau (kepatuhan tinggi). Nilai tersebut didapat dari penilaian terhadap puluhan produk layanan daerah yang meliputi layanan perizinan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan pendidikan.

Di Jawa Timur, skor standar kepatuhan pelayanan publik Banyuwangi adalah yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya. Adapun secara nasional, Banyuwangi menduduki posisi 10 besar dari 416 kabupaten se-Indonesia.

Sekretaris Daerah Banyuwangi Mujiono mengaku bersyukur, Banyuwangi menerima penganugerahan predikat kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI.

“Memang pelayanan publik yang ada di Banyuwangi belum sepenuhnya sempurna, tetapi semua bergerak untuk terus melakukan pembenahan,” ujar Mujiono.

“Apresiasi dari Ombudsman harus memotivasi kita semua untuk terus berbenah,” tuturnya.

Forum penganugerahan kepatuhan pelayanan publik itu dihadiri Presiden Joko Widodo. Turut hadir Menkopolhukam RI Mahfud MD, Ketua Ombudsman RI Mohammmad Najih, para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, baik secara daring maupun luring.

Dalam arahannya Presiden menyampaikan pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Jokowi juga mendorong agar para penyelenggara pemerintah bisa melakukan digitalisasi pelayanan secara masif untuk mempermudah akses, memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terjangkau kepada masyarakat.

“Tuntutan masyarakat terus meningkat sehingga semua harus segera mengubah cara berfikir, cara merespon, dan cara bekerja. Selain itu, semua juga harus update untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, penuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat,” papar orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Komponen standar kepatuhan pelayanan publik yang dihitung Ombudsman meliputi sistem mekanisme dan prosedur layanan, ketersediaan maklumat layanan, sarana prasarana penunjang layanan, produk layanan, ketersediaan kanal pengaduan, penetapan jangka waktu proses pelayanan, tarif layanan, hingga sarana pengukuran kepuasan pelanggan. 

“Alhamdulillah, penyelenggaraan pelayanan publik di Banyuwangi kembali memenuhi standar predikat kepatuhan tinggi oleh Ombudsman. Penilaian ini akan menjadi penyemangat pemerintah daerah untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik di Banyuwangi,” papar Mujiono.

Di tengah prestasi tersebut, Mujiono mengakui masih banyak pekerjaan rumah terkait pelayanan publik di Banyuwangi.

“Pemkab masih ada menerima komplain dari warga, dan ini dijadikan masukan untuk terus berbenah. Setiap kritikan kami tampung untuk segera ditindaklanjuti. Kami meminta semua petugas pelayanan untuk lebih responsif dan ramah dalam melayani,” jelas Mujiono.

Untuk memberi kemudahan bagi warga, Banyuwangi menyediakan Mal Pelayanan Publik yang mengintegrasikan 242 layanan dalam satu tempat. Juga ada dua Pasar Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan pasar tradisional. 

Kemudahan pelayanan juga diikhtiarkan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dengan program “Bupati Ngantor di Desa” untuk masyarakat perdesaan, serta program ”Camping Embun” (camping pelayanan masyarakat kebun) untuk melayani warga di kawasan perkebunan dan hutan.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button