visfmbanyuwangi.com – Saat bersilaturahim dengan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, para Kepala Desa (Kades) se Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di masa pandemi ini.
Para kepala desa tersebut tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten (Askab) Banyuwangi, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Banyuwangi, maupun Forum Silaturahmi Kepala Desa Banyuwangi (FSKDB).
Tekad para kades tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen yang dilakukan ketiga ketua organisasi yang mewadahi para kepala desa di Banyuwangi tersebut. Yakni, Anton Sujarwo selaku Ketua Askab Banyuwangi, Murai Ahmad selaku Ketua Papdesi Kabupaten Banyuwangi, dan Riyono sebagai Ketua FSKDB.
Kades Sepanjang, Rozikin yang didaulat membacakan komitmen bersama menyatakan bahwa kepala desa bersedia melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya, bekerja keras, cepat, tepat, berprestasi, berinovasi, berdedikasi, meningkatkan kinerja dan loyalitas, untuk melaksanakan RPJMDes, mendukung pencapaian visi, misi, kebijakan dan program-program unggulan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi.
Selain itu, juga ada enam poin lainnya yang menjadi komitmen para kades tersebut. Di antaranya adalah meningkatkan capaian kinerja dengan target pelayanan yang meliputi penanganan Covid-19, vaksinasi, penuntasan masalah rumah tak layak huni, kebersihan lingkungan, sampai pengentasan kemiskinan ekstrim.
“Adapula pembinaan terhadap perangkat desa sampai memberikan pengayoman terhadap masyarakat,” kata Rozikin.
Komitmen pelayanan para kades tersebut disambut positif oleh Bupati Ipuk.
“Pemkab akan terus bergerak optimal, demikian halnya dengan pemerintah desa. Sehingga masyarakat semakin terlayani dengan baik,” tutur Bupati Ipuk.
“Di tengah situasi pandemi ini, kami dituntut bekerja secara optimal,” imbuhnya.
Bupati Ipuk mengaku, meskipun terdapat berbagai keterbatasan, termasuk anggaran yang semakin menurun. Pihaknya harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur anggaran secara efisien.
“Belanja harus benar-benar dialokasikan pada skala prioritas yang telah ditentukan dalam menangani pandemi ini,” ungkapnya.
Bupati Ipuk menjelaskan, saat ini, kondisi keuangan Kabupaten Banyuwangi juga mengalami penurunan. Di antaranya disebabkan karena penurunan jumlah Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dinilai tentu akan berdampak pula dengan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Ada penyesuaian pula besaran yang didistribusikan ke desa. Semoga ada pos-pos anggaran yang masih bisa dialihkan untuk menutup penyesuaian ADD,” kata Bupati Ipuk.
“Tapi ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. Sehingga anggaran yang dialokasikan pemkab lewat desa, benar-benar berdampak kepada rakyat secara langsung,” pungkasnya.
