visfmbanyuwangi.com – Pemkab Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belajar inovasi pelayanan public di Banyuwangi. Secara khusus, Bupati Sabu Raijua, Nikodemus N. Rihi Heke melihat langsung penerapan Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi.
Bupati Nikodemus yang membawa jajarannya di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan tersebut diterima Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Lounge Pemkab Banyuwangi, Jumat (5/11/2021).
Bupati Nikodemus mengaku mengapresiasi penerapan Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi.
“Mal ini mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Menariknya, di Banyuwangi ini seluruh pihak, baik DPRD maupun Organisasi Perangkat Daerah kompak dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Nikodemus.
“Kedatangan kami ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang nantinya akan diterapkan di Sabu Raijua,” imbuhnya.
Nikodemus mengaku, dari kunjungannya ini, pihaknya akan membuat kerjasama, bila perlu akan ditindaklanjuti dengan MoU.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ipuk menjelaskan bahwa MPP Banyuwangi merupakan pusat layanan di Banyuwangi yang berdiri sejak 2017, tercatat sebagai MPP pertama di Indonesia yang diinisiasi pemerintah kabupaten.
Saat ini telah mengintegrasikan 233 layanan dari 24 instansi. Di antaranya layanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), administrasi kependudukan, paspor, layanan Kementerian Agama, kepolisian, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Di sana juga terdapat berbagai fasilitas pendukung bagi pengunjung agar nyaman selama mengakses layanan, seperti sudut baca, ruang laktasi, playground, dan musala.
“Banyuwangi juga memiliki Pasar Pelayanan Publik merupakan pengembangan dari MPP, yang bertujuan untuk semakin mendekatkan layanan kepada masyarakat,” ungkap Bupati Ipuk.
Saat ini, Pasar Pelayanan Publik itu terletak di Pasar Rogojampi guna menjangkau kawasan tengah Banyuwangi. Juga di Pasar Genteng guna menjangkau kawasan selatan Banyuwangi.
Bupati Ipuk menambahkan, pihaknya juga membuka layanan di perkampungan nelayan, yaitu Gerai Perizinan Pelayanan Terpadu untuk nelayan, yaitu di Pelabuhan Muncar dan Grajagan.
Selain itu, untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemkab melakukan terobosan dengan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa).
“Setiap ngantor di desa, kami membawa pelayanan publik ke desa. Mulai dari layanan izin usaha mikro secara OSS hingga pengurusan dokumen kependudukan. Bahkan sampai ke perkebunan yang jauh dan layanan dibuka pada malam hari, yang disebut dengan Camping Embun,” pungkas Bupati Ipuk.
